WA,  SAWAHLUNTO  – Keinginan warga Silungkang untuk kembali bergabung dengan kabupaten Sijunjung merupakan puncak dari rasa kekesalan masyarakat nagari Silungkang terhadap arogansi walikota atau pemerintah Kota Sawahlunto, terutama  menyangkut permasalahan   somasi yang telah dilayangkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang- Padang Sibusuk  beberepa bulan yang lalu mengenai  pembangunan jalan tembus Pondok Kapur – Muara Kalaban yang  ternyata tidak ditanggapi pemkot Sawahlunto.

Pasalnya, Walikota atau Pemerintahan kota Sawahlunto hanya mau berunding dengan KAN Silungkang, tanpa  melibatkan KAN Padang Sibusuk. Ketika itu Pemko beralasan bahwa nagari Padang Sibusuk bukanlah  wilayah administrasi pemerintahan Kota Sawahlunto.  Akan tetapi secara adat Minangkabau sejak ratusan tahun, kedua nagari  tersebut merupakan satu kesatuan adat yang mempunyai  asal usul dan ulayat yang sama, tidak dibagi dan tidak akan pernah terbagi, hanya saja sejak tahun 1990 dua nagari bersaudara ini terpisah, nagari Silungkang bergabung ke kota Sawahlunto, sedangkan nagari Padang Sibusuk tetap berada di kabupaten Sijunjung.

Hal itu yang menyebabkan masyarakat nagari  Silungkang yang meliputi desa Silungkang Oso, Silungkang Duo, Silungkang Tigo serta desa Muarokalaban yang tidak mau terpisahkan secara adat dan ulayat dengan Nagari Padang Sibusuk, walaupun  dipisahkan oleh batas  administrasi pemerintahan. Berdasarkan pantauan Warta Andalas dilapangan, (Rabu)11/1 pada umumnya masyarakat Silungkang ingin kembali bergabung dengan Kabupaten Sijunjung secara pemerintahan, sehingga secara ulayat tidak akan bisa dipisahkan satu sama lain. Pernyataan keinginan kembali ke Kabupeten Sijunjung mulai terkuak  dari mulut para tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda Kenagarian Silungkang.

Salahsatunya adalah Arnos Alamsyari, tokoh masyarakat Silungkang  dengan nada yang tinggi mengatakan bahwa sejak bergabung dengan Kota Sawahlunto sudah banyak kekecewaan yang dialami oleh masyarakat nagari Silungkang, baik dari segi pembangunan maupun dari segi lainnya, terlebih sejak walikota dijabat oleh putra asli daerah Sawahlunto sendiri.

“Banyak kekecewaan yang kami alami sejak dipimpin putra daerah. Sebagai contoh, dalam perencanaan pembangunan kita banyak dirugikan disebabkan tidak menghargai hak adat kita. Lebih baik kami kembali ke Kabupaten Sijunjung, sehinga kami dapat bersatu kembali dengan saudara kami Padang Sibusuk,” tegasnya.

Menurut Arnos Alamsyari, dulu ketika persoalan nagari Silungkang bergabung dengan Kota Sawahlunto banyak masyarakat yang tidak menyetujuinya, lantaran ketika itu ada rasa kekawatiran menyangkut ulayat kedua nagari yang nota bene adalah badunsanak.

Kalau pemerintahan sudah terpisah, ulayatpun akan menimbulkan persoalan dikemudian hari.

“Ternyata kekawatiran kami terbukti sekarang. Dulu, dunsanak kami Padang Sibusuk dengan rasa berat hati melepas kami bergabung dengan Kota Sawahlunto. Sekarang kami tidak mau lagi terpisah hanya gara-gara berbeda pemerintahan. Kami ingin kembali bersatu dengan saudara kami,” tuturnya.

Selain Arnos, Suwir Rahman Monti Pangulu, mantan Ketua KAN Silungkang periode 1992- 2002 menyampaikan, keinginan kembalinya Silungkang bergabung dengan Kabupaten Sijunjung lebih didasari pemerintah kota Sawahlunto yang dinilai tidak menghargai dan menghormati adat dan hak ulayat masyarakat Silungkang.

“Negara saja dalam UUD 1945 pasal 18 B point 2 jelas-jelas mengakui hak masyarakat adat, kemudian dijabarkan kedalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Namun, yang terjadi disini sangat bertolak belakang dengan itu semua.  Pemko seakan-akan tutup mata dan  tutup telinga atas hak masyarakat. Jadi, wajar kami menginginkan kembali ke Kabupaten Sijunjung,” jelasnya.

Senada dengan itu, mantan anggota DPRD kota Sawahlunto periode 1999-2004, Bustaman Ajo menyampaikan bahwa merebaknya keinginan Silungkang kembali bergabung dengan Kabupaten Sijunjung, lebih disebabkan rasa kecewa terhadap kebijakan Walikota/pemerintah Kota Sawahlunto banyak berbenturan dengan hak masyarakat. Seolah-oah, kata Bustaman Ajo, masyarakat gampang saja ditekan.

“Kami sebagai warga Silungkang sangat kecewa dengan tabiat “keras Kepala” seorang walikota/pemerintah kota Sawahlunto yang seolah-olah menjadi  raja- raja kecil yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat dan ulayat,” ungkapnya, terlihat kesal. Begitu juga sebaliknya, lanjut Bustaman Ajo, kinerja anggota DPRD  sekarang sangat mengecewakan, yang  nyata-nyata tidak peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya.

“Sebagai waki rakyat, seharusnya dewan cepat merespon apa yang terjadi ditengah masyarakat, jangan setelah persoalan berkembang, baru direspon. Hal ini menunjukkan  seolah DPRD tutup mata terhadap persoalan yang kami hadapi,” tandasnya.

Lain lagi menurut salah seorang Pemuda nagari Silungkang, Yopi Vernando mengatakan bahwa diwarung-warung kopi  pemuda-pemuda banyak membicarakan keinginan untuk pindah dari kota Sawahlunto dan ingin kembali kepangkuan ibu pertiwi kabupaten Sijunjung.

“Kami sudah muak melihat tingkah laku pemerintah Kota Sawahlunto yang semena-semena terhadap hak kami. Untuk apa lagi kami bergabung dengan kota sawahlunto, lebih baik kembali ke Sijunjung. Dulupun kami tidak ingin masuk Kota Sawahlunto.  Kami siap dunia  dan akherat, “ pungkas Yopi, ketus.  (Eryanto Melhisi)